PUSTAKA KOTA, Tangsel – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo pada Rabu (25/11/2020) dini hari di terminal III bandara Soekarno Hatta mengancam peta politik pada Pilkada 2020 kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Direktur Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul mengatakan jika menelisik dari data milik ICW beberapa waktu lalu, nama Rahayu Saraswati yang kini menjadi calon Wakil Walikota Tangsel berpasangan dengan Muhamad, disebut atau setidaknya ramai diduga sebagai pihak yang menikmati kemudahan izin lobster yg kebetulan, Menteri Edhy Prabowo adalah rekan satu partai Gerindra.
“Ini menarik sekaligus lucu juga ironis, jika memang sampai terjadi dan benar akan informasi tersebut, karena dampaknya bisa dirasakan dalam sekejap pada pertarungan politik di Tangsel,” ujar Adib, Rabu ( 25/11/2020).
Diakui Adib, meski secara yuridiksi titik peristiwa penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta dan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di Jakarta, namun gelombang dari peristiwa ini berangkat seperti yang dia jelaskan sebelumnya.
“Saya tidak mendoakan atau memprediksi, hanya membaca data informasi milik ICW yang menyebutkan adanya dugaan keterkaitan antara pengurus partai tertentu dalam kementrian tersebut berkaitan dengan kuota tertentu,” ujarnya.
Masih dikatakan Adib, jika rangkaian dugaan keterlibatan kader partai politik dalam hal kuota benur atau lobster ini sangat disayangkan, karena sang Menteri berasal dari partai yang sama dengan sang calon wakil Wali Kota di Tangsel.
“Suka atau tidak suka, ini berimbas telak ke nama Rahayu. Ingat Pilkada Tangsel, cita rasa nasional loh. Elit politik tingkat pusat turun ke Tangsel, dan menjadi perhatian nasional. Dan ini jelas akan memengaruhi elektoral calon Paslon nomor urut 1, khususnya Rahayu yang diusung oleh Gerindra,” paparnya.
Adib mengingatkan, kalau Gerindra merupakan salah satu partai yang sangat konsisten dalam menyuarakan pemberantasan korupsi dan sangat mendapat kepercayaan tinggi dari rakyat.
“Gembar gembor perubahan anti korupsi dan nepotisme akan dimaknai hanya jargon semata. Masyarakat hanya akan menilai hanya janji manis. Politik ya hanya perebutan kekuasaan, setelah itu bagi bagi kekuasaan,” terangnya.
Jelang masa pencoblosan pemilihan Wali Kota yang hanya tinggal beberapa hari lagi, rakyat Tangsel butuh penjelasan akan peristiwa yang mendera kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.
“Saya kira Rahayu Saraswati harus menjelaskan soal ini kepada publik Tangsel. Jangan diam saja seperti selama ini. Karena kalau diam saja nanti dimaknai, bahwa betul dia menikmati kemudahan ekspor lobster melalui perusahaan yang nama dia disebut salah satu menjadi petinggi di PT tersebut, yang diduga menikmati privillage atau kemudahan izin lobster ini diduga sarat nepotisme begitu. Penjelasan yang komprehensif bahwa posisi dia clear sangat dibutuhkan guna menatap 14 hari kedepan yang sangat menentukan,” paparnya. (CCP)
