PUSTAKA KOTA, Tangsel – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) atas capaian skor tertinggi dalam penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Direktur Wilayah III Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Kota Tangsel – IKPD dan MCP 2025 di Puspemkot Tangsel.
Bahtiar menilai, Pemkot Tangsel menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di berbagai sektor tata kelola pemerintahan.
“Kalau tidak salah, Tangsel ini skornya paling tinggi. Saya berikan apresiasi kepada Pak Wali Kota Benyamin yang tidak hentinya mengerjakan kebajikan untuk Kota Tangerang Selatan,” ujarnya, ditulis Kamis (16/10/2025).
Ia berharap, capaian tersebut tidak hanya dijadikan kebanggaan angka semata, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Jangan hanya sekadar mengejar kuantitas skor, tapi benar-benar terasa kebermanfaatannya bagi masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Menurutnya, ada delapan area utama yang menjadi fokus penguatan pencegahan korupsi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan di setiap tahapan manajemen pemerintahan.
“Ini menjadi catatan dan perhatian kita untuk terus meningkatkan kualitas penanganan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan, bukan hanya saat pemeriksaan, tetapi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Pengawasan itu bukan hal yang terpisah dari pemeriksaan. Itu harus melekat di setiap perangkat daerah sejak awal,” ujarnya.
Benyamin menambahkan, pengawasan harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh perangkat daerah, mulai dari pengguna anggaran hingga pelaksana di lapangan.
“Saya berharap peran itu bisa ditingkatkan dan ada pemahaman yang lebih baik dari teman-teman perangkat daerah dalam upaya pencegahan korupsi,” tambahnya.
Benyamin juga mengingatkan agar peningkatan skor MCP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak hanya dijadikan target administratif, melainkan bagian dari komitmen moral untuk menjaga integritas pemerintahan.
“Nilai memang penting, tapi yang lebih utama adalah bagaimana sistem pengawasan dan pencegahan korupsi benar-benar hidup dalam setiap proses kerja di lingkungan Pemkot Tangsel,” ujarnya.
Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Tangsel untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dengan KPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan publik. (Adv)
