PUSTAK KOTA, Jakarta – Menyusul gangguan layanan yang terjadi akibat proses pemulihan sistem di Bank DKI, sejumlah tokoh penting dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, DPRD DKI, hingga Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyampaikan pernyataan resmi untuk menenangkan publik.
Mereka menegaskan bahwa dana dan data nasabah tetap aman dan tidak terdampak secara langsung oleh gangguan sistem tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjamin keamanan dana seluruh nasabah Bank DKI.
Ia menegaskan bahwa layanan yang sempat terganggu lewat aplikasi JakOne Mobile saat ini sedang dalam pemulihan.
“Intinya, kami memberikan jaminan kepada nasabah Bank DKI di mana saja, di cabang apa saja, dananya dijamin oleh Bank DKI,” ujar Pramono.
Senada dengan itu, Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Andri Santosa, meminta masyarakat tidak perlu panik menghadapi gangguan layanan tersebut.
Ia memastikan, tidak ada dana nasabah yang hilang maupun berkurang.
“Nasabah Bank DKI itu tidak perlu khawatir karena memang dipastikan Bank DKI itu dana nasabah 100 persen aman,” kata Andri saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Minggu (13/4/2025).
Andri juga menjelaskan bahwa permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab Bank DKI semata, tetapi melibatkan beberapa pihak lain dalam sistem layanan keuangan nasional.
“Kan yang namanya sistem layanan itu bukan hanya melibatkan Bank DKI saja. Tapi di situ ada Bank Indonesia, kemudian ada BI Fast, dan juga ada OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” tambahnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, turut mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan mengosongkan rekening.
Ia mengingatkan bahwa Bank DKI adalah milik daerah yang selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
“Jangan ikuti ajakan untuk mengosongkan. Karena ini kan aset kita, aset Pemda, aset DKI,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa langkah tersebut dapat merugikan daerah karena Bank DKI merupakan salah satu penyumbang dividen terbesar bagi Jakarta.
“Ketika ada ajakan mengosongkan rekening Bank DKI maka tidak usah diikuti karena ini akan merugikan daerah,” ujarnya lagi.
Dukungan juga datang dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, yang mengajak nasabah untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
Ia menyoroti peran penting Bank DKI dalam pembangunan dan perekonomian daerah.
“Bank DKI bukan hanya sekadar tempat menyimpan uang nasabah. Namun bank tersebut juga berperan dalam pembangunan dan perputaran ekonomi di Jakarta. Karena Bank DKI juga mempunyai berbagai program sosial untuk masyarakat seperti pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang telah terbukti menjadi penopang ekonomi negeri ini, khususnya Jakarta,” jelas Sarman.
Sarman juga menegaskan bahwa gangguan ini murni disebabkan oleh sistem layanan yang kompleks dan melibatkan beberapa institusi.
“Kan yang namanya sistem layanan itu bukan hanya melibatkan Bank DKI saja. Tapi di situ ada Bank Indonesia, kemudian ada BI Fast, dan juga ada OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” katanya.
Alternatif layanan transaksi
Sebagai langkah antisipatif, Bank DKI menyediakan berbagai alternatif layanan perbankan untuk mendukung kebutuhan nasabah selama masa pemulihan sistem.
Nasabah tetap bisa melakukan transaksi perbankan di seluruh kantor cabang dan cabang pembantu Bank DKI, termasuk layanan setor dan tarik tunai, pemindahbukuan antar rekening, serta transfer antar bank melalui SKNBI dan RTGS.
Bank DKI juga mengoperasikan lebih dari 750 unit ATM yang tersebar di berbagai titik strategis di DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Solo, Gresik, Sidoarjo, hingga Lampung.
Melalui jaringan ini, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi selama 24 jam, termasuk transfer, penarikan tunai, dan pembayaran tagihan.
Bank DKI juga tergabung dalam jaringan ATM Bersama dan ATM Prima untuk kemudahan akses nasional. (HFZ)