BRIN Sebut Indonesia Siap Kembangkan PLTN, 28 Lokasi Potensial Telah Diidentifikasi

Para narasumber mengabadikan momen sesuai FGD Kupas Tuntas Energi Masa Depan. Dari kedua dari kiri Ketua Umum HIMNI Djarot S Wisnubroto, Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bakhri, Ketua PKNTMI Yustia Tuti, dan akademisi UMN Ambang Priyonggo.

PUSTAKA KOTA, Banten – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut Indonesia telah memiliki sejumlah modal untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), mulai dari sumber daya manusia, teknologi hingga lokasi potensial. BRIN telah mengidentifikasi 28 lokasi yang dapat dikaji lebih lanjut untuk pembangunan pembangkit tersebut.

Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Syaiful Bakhri, mengatakan pengembangan PLTN membutuhkan persiapan sedikitnya 19 aspek infrastruktur, termasuk teknologi, sumber daya manusia, lokasi, pendanaan, keselamatan, dan pengelolaan limbah.

“Dan bagi kita [BRIN], saya pikir Indonesia sudah siap dengan berbagai komponen tadi sebenarnya. Mulai dari tapak sudah ada, SDM, kita tidak kekurangan,” kata Syaiful dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kupas Tuntas Energi Masa Depan, ditulis Jumat (9/10/2026).

Menurut Syaiful, Indonesia tidak harus menunggu teknologi reaktor baru untuk memulai pembangunan PLTN. Sejumlah teknologi reaktor telah tersedia secara komersial dan dapat dipilih sesuai kebutuhan kapasitas listrik nasional.

“Kita tinggal pilih sebenarnya. Banyak yang sekarang ready untuk kita pesan, terutama yang large, bukan yang small modular reactor,” ucapnya.

Sementara itu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 mencantumkan target pengoperasian PLTN komersial pertama pada 2032 dengan kapasitas 250 megawatt.

Syaiful menerangkan, dalam jangka panjang, kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir ditargetkan mencapai sekitar 35–42 gigawatt pada 2060. Energi nuklir juga diproyeksikan menyumbang sekitar 11,7–12,1 persen terhadap bauran energi primer nasional.

Pengembangan energi nuklir tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060. Kebijakan ini turut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN), Sripeni Inten Cahyani, menilai Indonesia telah memiliki modal dasar untuk mengembangkan energi nuklir. Namun, berbagai sumber daya dan institusi yang terlibat perlu dikonsolidasikan melalui program nasional yang terarah.

“Sebenarnya tinggal menunggu dari Presiden mengatakan ‘Indonesia Go Nuclear’ selesai. Karena dari sisi BRIN sudah siap,” ujar Sripeni.

Ia menyebut Kalimantan Barat dan Bangka Belitung sebagai wilayah potensial yang dapat dikaji untuk pengembangan PLTN. Penentuan lokasi, menurutnya, perlu mempertimbangkan kebutuhan listrik daerah, terutama untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri.

“Kita sudah punya resource-nya, tetapi belum dikonsolidasikan, belum ditandai bahwa kita mulai. Jadi perlu ada task force,” katanya.

Sripeni menambahkan, kebutuhan listrik pada masa mendatang tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi juga dari sektor industri, pusat data, dan teknologi kecerdasan buatan. 

“Teknologi Small Modular Reactor (SMR) dapat menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan tertentu,” tuturnya. 

Sementara di luar rencana pembangunan PLTN, teknologi nuklir telah dimanfaatkan di sektor pertanian dan kesehatan. Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) sekaligus mantan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot S. Wisnubroto, mengatakan teknologi radiasi dapat digunakan dalam pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas dengan karakteristik yang diinginkan.

Menurutnya, pemanfaatan tersebut antara lain untuk memperoleh tanaman dengan masa panen lebih singkat, batang lebih kokoh, penggunaan air lebih efisien, dan produktivitas lebih tinggi.

“Tanaman yang tadinya panen satu tahun sekali bisa menjadi beberapa bulan sekali. Yang tadinya tinggi dan mudah rebah menjadi lebih pendek, lebih hemat air, atau produktivitas yang tadinya hanya lima ton per hektare menjadi sembilan ton per hektare,” kata Djarot.

Ia menjelaskan, radiasi digunakan untuk menginduksi perubahan genetik dalam proses pemuliaan tanaman. Hasilnya kemudian diseleksi untuk mendapatkan varietas sesuai kebutuhan.

“Ini hanya proses alami yang dipercepat. Yang biasanya menggunakan matahari, ini menggunakan radiasi,” ujarnya.

Djarot menyebut produk yang dikenal sebagai “beras nuklir” di Sulawesi Tengah sebagai salah satu contoh pemanfaatan teknologi nuklir di bidang pertanian. Produk tersebut telah dipasarkan, dengan pengembangan yang turut didukung keberadaan Technopark di wilayah tersebut.

Sementara itu, Ketua PKNTMI, Yustia Tuti, mengatakan pemanfaatan radiasi di bidang medis juga perlu disertai edukasi mengenai keselamatan dan risiko bagi pasien.

“Kalau risikonya setiap radiasi ada, tetapi sangat kecil,” kata Yustia.

Menurutnya, penggunaan radiasi dalam prosedur medis harus memperhitungkan dosis dan mengikuti prinsip keselamatan. Edukasi diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat maupun tenaga medis terhadap efek radiasi.

Pemanfaatan teknologi nuklir di sektor pertanian dan kesehatan menunjukkan bahwa teknologi tersebut telah digunakan untuk berbagai kebutuhan di Indonesia. Adapun pengembangan PLTN memerlukan koordinasi kebijakan, kesiapan infrastruktur, pemenuhan standar keselamatan, serta kajian lebih lanjut terhadap lokasi pembangunan. (Gun)