PUSTAKA KOTA, Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (24/9/2024).
Pada RKAT tahun depan, ada kenaikan target dana kelolaan BPKH sebesar 11 persen dan kenaikan target pendaftar haji sebesar 9,6 persen.
Selain itu juga mengenai kenaikan nilai manfaat sebesar 12 persen, serta kenaikan alokasi distribusi Virtual Account (VA) sebesar 91.3 persen.
“Asumsi imbal hasil yang optimis ini didasari pada rencana strategis yang disusun menggunakan skenario moderat, dengan target yield yang meningkat minimal 5% setiap tahunnya,” ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah.
Dengan usulan itu distribusi manfaat kepada jemaah haji yang masih menunggu naik disebut menjadi Rp4,4 triliun.
Angka itu meningkat hampir dua kali lipat atau 91,3 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sebagaimana diketahui, Perolehan Nilai Manfaat tahun berjalan yang didapatkan dari hasil kelolaan setoran awal jemaah, proporsinya selama ini lebih banyak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan haji tahun berjalan.
Pemberian Nilai Manfaat untuk jemaah tunggu baru dilakukan setelah BPKH berdiri, dan mulai dibagikan sejak tahun 2018 secara proporsional.
Sementara Pendistribusian Nilai Manfaat kepada jemaah tunggu diusulkan untuk terus naik bertahap secara gradual, menuju self financing.
“Diharapkan kenaikan alokasi Virtual Account kepada jemaah tunggu ini akan mendorong peningkatan Virtual Account jemaah tunggu, sehingga suatu hari nilai manfaat itu bisa dibagi seluruhnya langsung kepada masing-masing akun jemaah dan saat biaya haji diumumkan jemaah haji tinggal mengecek nilai VA nya. Secara bertahap Setoran lunas akan menjadi lebih kecil setelah dikurangi nominal dalam virtual account,” Terang Fadlul Imansyah.
Selain melakukan efisiensi dalam biaya operasional, BPKH memiliki sejumlah strategi investasi penempatan dengan mekanisme lelang.
BPKH juga mengeksplorasi surat berharga syariah, termasuk SBSN dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BI, yang diatur oleh OJK untuk memberikan yield yang optimal.
Selain itu, BPKH mendorong investasi emas sebagai upaya untuk melakukan lindung nilai (hedging) yang tetap berprinsip syariah, serta investasi lainnya yang berpotensi memberikan nilai manfaat optimal, termasuk dalam ekosistem perhajian.
BPKH juga berupaya melakukan strategi Inovasi berupa penggunaan platform digital dalam pengelolaan keuangan haji demi kemudahan setoran awal dan pelunasan bertahap Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk jemaah haji.
Dengan rencana dan strategi ini, BPKH berharap dapat meningkatkan nilai manfaat bagi jemaah haji dan memperkuat pengelolaan dana haji di Indonesia.
Tentunya upaya-upaya ini juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk dukungan regulasi dan kebijakan dari pemangku kepentingan. (HFZ)
