
Tangsel, Pustaka Kota- Wakil Ketua Umum DPP PKB Moh. Rano Alfath menolak rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Ia meminta pemerintah lebih memprioritaskan perlindungan badak Jawa dan habitat aslinya di Ujung Kulon.
Penolakan tersebut disampaikan Rano kepada awak media, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, pemindahan satwa langka tersebut berisiko terhadap keselamatan badak, terlebih jika kelayakan habitat tujuan belum dipastikan secara ilmiah.“Saya tegas menolak pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Perkuat perlindungan di Ujung Kulon, jangan pertaruhkan keselamatan satwa ini,” ujar Rano.
Ia menilai, setiap tahapan pemindahan, mulai dari penangkapan, pengangkutan hingga proses adaptasi di habitat baru, memiliki risiko yang harus diperhitungkan secara matang.Rano menegaskan, kelangsungan hidup setiap individu badak Jawa sangat penting bagi keberlanjutan spesies yang terancam punah tersebut.
“Kalau habitat tujuannya belum terbukti layak, jangan dipaksakan. Setiap individu badak Jawa sangat berharga bagi kelangsungan spesiesnya,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu juga mengingatkan pemerintah agar mengedepankan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Menurutnya, ketidakpastian ilmiah terkait kelayakan habitat baru harus menjadi pertimbangan serius sebelum pemerintah mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kelestarian satwa.Ia juga merujuk Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat serta memperhatikan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan.
“Negara punya tanggung jawab menjaga kelestarian badak Jawa beserta ekosistemnya. Kebijakan konservasi harus menjamin keselamatan satwa dan perlindungan habitat,” katanya.
Selain itu, Rano mengacu pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.Ketentuan tersebut, menurutnya, menjadi salah satu landasan penting dalam menjaga keutuhan kawasan pelestarian alam dari aktivitas yang berpotensi mengubah kondisi ekosistem.Sebagai langkah konkret, Rano mendesak pemerintah memperkuat patroli keamanan, pengelolaan habitat, pemantauan populasi badak Jawa, serta penegakan hukum terhadap praktik perburuan dan perdagangan satwa dilindungi.Ia menegaskan, upaya konservasi seharusnya difokuskan pada peningkatan perlindungan di habitat asli, bukan mengambil risiko melalui pemindahan yang belum teruji kelayakannya.
“Badak Jawa adalah kebanggaan Banten dan kekayaan hayati Indonesia. Sikap saya jelas, menolak pemindahan ke Alas Purwo. Pemerintah harus fokus menjaga badak tetap aman dan lestari di Ujung Kulon,” pungkasnya.
