Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah Harus Ciptakan Investasi Baru, Bukan Sekadar Tambal APBD

PUSTAKA KOTA, Jakarta – Berkurangnya transfer pemerintah pusat ke daerah membuat pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif untuk menjaga pembangunan tetap berjalan.

Read More

Namun, Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo, mengingatkan agar obligasi daerah tidak sekadar digunakan untuk menutup kekurangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut Agus, instrumen pembiayaan tersebut justru harus mampu menciptakan investasi baru yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah,” jelas Agus dalam diskusi panel pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Bukan Sekadar Menambal APBD

Agus menilai, tantangan pembangunan daerah bukan hanya mencari sumber pembiayaan baru, tetapi juga memastikan dana yang diperoleh menghasilkan nilai ekonomi.

Sebab, kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, hingga fasilitas pelayanan masyarakat terus meningkat. Sementara itu, kemampuan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut terbatas.

Karena itu, obligasi daerah dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperluas kapasitas investasi pemerintah daerah.

Agus memberikan gambaran sederhana. Jika sebelumnya kapasitas investasi suatu daerah berada pada angka 100, penerbitan obligasi idealnya dapat meningkatkan kapasitas tersebut menjadi 120 atau 130.

Bahkan, ketika tekanan fiskal membuat kemampuan investasi turun menjadi 70 atau 80, pembiayaan baru seharusnya digunakan untuk kembali memperbesar kapasitas pembangunan, bukan sekadar menutup kekurangannya.

“Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Agus.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu mengidentifikasi proyek yang benar-benar dibutuhkan dan memiliki kelayakan ekonomi maupun finansial.

Beberapa proyek yang berpotensi dibiayai melalui obligasi daerah antara lain sistem penyediaan air minum, infrastruktur transportasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Proyek tersebut juga harus memiliki perhitungan pendapatan yang realistis, termasuk biaya operasional, risiko, kemampuan membayar, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

“Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya,” tegas Agus.

Sindikasi BPD untuk Infrastruktur

Selain obligasi daerah, Agus menawarkan alternatif pembiayaan lain melalui kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Ia menilai, jaringan BPD di Indonesia memiliki kekuatan permodalan dan penghimpunan dana yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur produktif.

Berdasarkan data agregat industri yang disampaikannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp 1.100 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp 660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp 800 triliun.

Melalui skema sindikasi, sejumlah BPD dapat bekerja sama membiayai proyek infrastruktur berskala besar. Dengan begitu, kebutuhan pembiayaan dan risiko dapat dibagi sesuai kapasitas masing-masing bank.

“Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD,” ungkapnya.

Agus mencontohkan potensi pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Bekasi dan Jatiluhur.

Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi publik seperti perluasan layanan Trans Jatim juga dapat dijajaki melalui skema tersebut.

Ia menyebut kebutuhan pembiayaan proyek senilai Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun sebagai ilustrasi skala investasi yang berpotensi dikerjakan melalui kolaborasi sejumlah BPD.

Namun, angka tersebut bukan merupakan komitmen pendanaan. Setiap proyek tetap harus melalui studi kelayakan, perhitungan arus kas, serta keputusan kredit masing-masing bank.

“Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent,” katanya.

Utang Tak Boleh Membebani Pemerintahan Berikutnya

Agus menegaskan, obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD bukan dua instrumen yang harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat saling melengkapi untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pembiayaan jangka panjang membutuhkan komitmen pemerintah daerah yang berkelanjutan.

Sebab, kewajiban pembayaran pokok dan bunga obligasi dapat berlangsung melampaui masa jabatan seorang kepala daerah.

” Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya,” jelas Agus.

Menurutnya, keberhasilan pembiayaan daerah tidak semestinya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, melainkan dari manfaat ekonomi dan pembangunan yang benar-benar dihasilkan. (HFZ)

Related posts